EDISI SPESIAL

Arsip 2008~2014

Fenomena Korupsi Dan Makan Gaji Buta

with one comment

Gayus Tambunan adalah fenomena. Seorang pegawai negeri yang hanya golongan IIIA, tapi mampu menyihir aparat hukum yang pangkatnya jauh di atas dia untuk tunduk dan mengikuti kemauannya. Bagi seorang Gayus, sejauh manusia masih butuh uang, semua bisa diatur.

Memang, pemberitaan seputar Gayus yang pegawai negeri sipil (PNS) itu sudah menyusut. Tetapi, kenaikan gaji PNS per 1 April lalu mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana nasib pegawai negeri. Biasanya, kalau dengar kata nasib, persepsi kita adalah nasib yang kurang baik, tapi di sini kita bicara nasib baik para pegawai negeri tersebut.

Ketika zaman Orde Baru, terutama sebelum awal 1980-an, salah satu tempat kerja yang diperebutkan adalah pegawai negeri. Ada beberapa alasan: dari sisi keuangan relatif aman, terjamin, bahkan sampai pensiun, bisa kerja sampingan karena waktu efektif bekerja paling dua jam per hari, dan PNS menempati strata sosial yang tinggi, terutama di kota kecil.

Mulai tahun 1980-an, pemerintah banyak mengeluarkan deregulasi ekonomi, termasuk dalam bidang perbankan. Deregulasi itu berhasil sehingga terjadi booming, banyak perusahaan swasta yang berkembang pesat. Tak sedikit perusahaan besar yang merekrut karyawan dengan gaji tinggi. Saat itu pula pemerintah mulai peduli dengan upah minimum sehingga upah minimum pekerja selalu jauh di atas gaji terendah PNS.

Bersamaan dengan itu, berangsur-angsur keinginan menjadi PNS mulai memudar. Para pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di swasta yang lebih menjanjikan pendapatan yang lebih dan jenjang karier yang relatif lebih jelas. Gejala seperti ini terutama terjadi di kota-kota besar sehingga banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi terbaik lari ke kota besar, khususnya Jakarta, dan berebut masuk perusahaan swasta bonafide.

Orde Baru tumbang, berganti dengan Orde Reformasi. Begitu zaman reformasi tiba, muncul pergeseran pemikiran dari pengelola negara. Gaji pegawai negeri dianggap sudah tidak manusiawi, maka mulailah dinaikkan secara konsisten. Sejak zaman Presiden Gus Dur pada awal tahun 2000, gaji hampir selalu naik tiap tahun, termasuk tahun ini yang naik 10-15 persen.

Tersebutlah sepasang suami istri. Ketika mereka menikah pada awal 1990-an, suami bekerja di swasta dan istri sebagai PNS. Sang suami saat itu gajinya sekitar Rp 400 ribu, sedangkan si istri tak sampai sepertiganya. Dua puluh tahun kemudian, dengan jabatan yang tak banyak berubah, posisinya terbalik, gaji istri yang pegawai negeri hampir tiga kali lipat gaji si suami yang di swasta.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa menjadi pegawai negeri saat ini memang menggiurkan. Apa pun yang terjadi pada negara ini, entah APBN mau defisit besar atau kecil, entah si PNS itu bekerja atau cuma baca-baca koran, gajinya terus naik setiap tahun, sedangkan yang swasta akan sangat bergantung pada kinerja perusahaan. Jika kinerja baik, dia akan mendapat kenaikan gaji, jika perusahaan seret, jangankan berharap naik, masih bisa bekerja di tempat itu pun sudah bagus.

Baru bicara tentang gaji yang naik tiap tahun saja sudah begitu indah. Apalagi jika sudah dengar tentang remunerasi. Departemen Keuangan sudah mulai dengan remunerasi sejak 2007. Tahun ini, hampir seluruh departemen, kementerian, dan aparat kepolisian maupun tentara juga segera menyusul memperoleh remunerasi.

Berapa gaji setelah remunerasi? Menakjubkan! Seorang dengan golongan IVE, dengan grade 27 yang merupakan grade tertinggi, memperoleh tunjangan Rp 46,95 juta. Jadi, seorang direktur jenderal di kementerian keuangan bisa memperoleh gaji lebih besar dari seorang menteri yang ‘semestinya’ sekitar Rp 35 juta.

Angka itu adalah angka umum di kementerian keuangan karena di direktorat jenderal pajak, para pegawainya masih ada tambahan lagi, yakni tunjangan kegiatan tambahan (TKT) dan Imbalan Prestasi Kerja (IPK). Jadi, jangan heran kalau seorang Gayus yang baru golongan IIIA bisa memperoleh pendapatan halal sampai Rp 15 juta.

Pertanyaannya, apakah setelah gaji dinaikkan berimplikasi pada penurunan tingkat korupsi? Kalau kita amati, berita tentang korupsi yang masih terus saja terjadi, tampaknya jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak. Korupsi di berbagai lini masih terus terjadi, bahkan dalam jumlah yang makin luar biasa.

Secara teoretis, korupsi itu ada dua jenis, yakni korupsi karena kebutuhan (need corruption) dan korupsi karena kerakusan (greedy corruption). Korupsi yang pertama terjadi jika sistem penggajian tidak baik, PNS digaji dengan sangat rendah sehingga untuk menambal kekurangan biaya hidup harus melakukan korupsi.

Korupsi golongan kedua ini yang parah. Mereka melakukan korupsi karena dorongan ketamakan. Mental mereka jelas rusak. Jika melihat tingkat kesejahteraan PNS yang selalu meningkat sementara korupsi juga tidak juga hilang dari negeri ini, berarti korupsi yang banyak berkembang adalah greedy corruption.

Pendapat itu bisa kita buktikan di data indeks persepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparansi International. Pada 2010 silam, IPK kita 2,8 sama persis dengan 2009. Itu berarti meskipun gaji naik, korupsi tidak pernah berkurang. Data tersebut memperkuat bahwa korupsi yang dominan adalah karena ketamakan.

Boediono yang saat itu masih menjadi menteri keuangan pada 2003 berpendapat serupa. Dia mengatakan bahwa gaji kecil bukanlah penyebab utama tindak korupsi. Buktinya di Cina, Vietnam, dan India, gajinya lebih kecil dari PNS kita, tapi tingkat korupsinya lebih rendah. “Ternyata negara-negara itu digolongkan sebagai negara yang lebih ‘bersih’ daripada Indonesia,” katanya.

Kita sebetulnya berharap bahwa kenaikan gaji yang di APBN teranggarkan sebesar Rp 91,2 triliun itu tidak sia-sia, artinya gaji naik, korupsi bisa turun. Tapi, dengan melihat kinerja pemerintah yang tampaknya justru melemahkan lewat Rancangan Undang-Undang soal Tipikor, pemberantasan korupsi, harapan itu harus dikubur.

Tak dapat dibantah bahwa sudah banyak para koruptor yang dihukum. Tapi rupanya, nafsu korupsi terus hidup karena sistemnya memang memungkinkan terjadinya korupsi. Korupsi sudah menjadi problem sistemik yang penyelesaiannya tidak hanya dengan kenaikan gaji, tapi juga memberikan hukuman yang berat bagi koruptor. Jangan sampai gaji PNS naik terus, tapi korupsi juga jalan terus.

Magabut

Artis Eko Patrio pekan lalu marah-marah pada Pramono Anung, sesama anggota DPR. Rupanya, di sebuah forum, Pramono menyindir bahwa ada 17 persen anggota DPR yang tidak pernah menyampaikan gagasan dan pikirannya di media massa, termasuk di situ adalah para artis. Jadi, mereka-mereka ini hanya makan gaji buta.

Entah bagaimana nanti kelanjutan perseteruan tersebut, yang jelas makan gaji buta (magabut) sepertinya jamak terjadi di DPR. Terbukti, para wakil rakyat itu sering membolos setiap ada sidang. Tak sedikit yang cuma tanda tangan terus kabur mengurus kepentingan pribadi atau partainya.

Bukan cuma anggota DPR, para PNS pun tak sedikit yang magabut. Cobalah bertandang ke kantor pemerintah, hampir pasti kita akan menemui pegawai yang hanya mengobrol kiri-kanan sambil menunggu jam pulang. Tidak semua begitu. Sudah ada kantor pemerintah yang bekerja dengan baik melayani masyarakat, tapi mayoritas masih bermental birokrat yang minta dilayani, lamban, dan mempersulit masyarakat.

Belum ada penelitian yang sahih. Namun, dengan melihat kenyataan di lapangan, hampir pasti kita bisa mengatakan bahwa magabut masih menjadi tradisi PNS. Mereka hanya datang ke kantor, mungkin buka-buka map satu-dua jam, tanda tangan atau apa, sudah itu baca koran dan ngobrol.

Simaklah tulisan seorang PNS di laman internet: “Dah ampir 4 bulan aku magabut gini. Emang sih kadang ada kerjaan, tapi itu jarang banget, sifatnya insidental, ga reguler, ga ngerti deh gimana pembagian jobdesknya. Sistem perekrutan PNS itu kayanya ga pake sistem “one man one job”, tapi “many man no job” wekekkekeke. Setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa senior ternyata bukan cuma aku aja yang harus mengalami magabut selama jadi CPNS, sebagian dari mereka juga mengalami hal yang sama. Haks ternyata…………”

Pengakuan PNS itu seolah menguatkan bahwa magabut masih saja mewarnai kehidupan dunia kerja di pemerintahan. Tidak di zaman Orde Baru maupun Orde Reformasi, perilaku PNS mayoritas belum berubah. Gaji boleh naik, tapi kinerja tidak harus naik. Sebetulnya, di swasta juga ada karyawan yang magabut. Tapi, persoalannya swasta dibayar dari kinerja perusahaan, sedangkan PNS dibayar dari keringat rakyat.

Magabut ini di Cina juga ditemui. Disebutkan seorang pejabat pemerintah daerah di Cina menerima gaji selama sembilan tahun tanpa pernah datang ke kantor tempat dia bekerja. Pria itu bekerja untuk lembaga yang memantau pembangunan perkotaan di Longyan, sebuah kota di Provinsi Fujian, di kawasan Cina tenggara.

Begitu cerita tersebut diunggah di internet, langsung ratusan, bahkan ribuan orang mengecamnya. Kabarnya pegawai yang magabut itu sekarang sudah tidak bekerja lagi di lembaga itu. Kalau memang dia mundur dengan sendirinya, itu merupakan langkah yang gentel. Tapi, kalaupun dipecat, itu juga pelajaran berharga bagi para pemakan gaji buta.

Ironis memang. Di satu sisi, rakyat banyak kelaparan, di sisi lain, PNS yang digaji dari pajak rakyat yang kelaparan itu justru magabut. Lebih parah lagi, gaji sudah naik, tapi tetap magabut, bahkan masih korupsi. Dan harap dicatat, kondisi itu masih rajin menyambangi negeri ini.

Written by Hasyim

April 5, 2011 pada 4:29 pm

Ditulis dalam FORUM HASYIM

Tagged with

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Kekuatan FreeMason Yahudi bermain di balik aksi Anggodo, Budionoh, Gayus, Robert, Susiloh, dll.?
    Semua orang sepertinya berusaha untuk saling menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utamanya tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada yang bisa menangkap dan mengadili Gembong tersebut -di dunia ini- selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, murnikan Tauhid & tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!

    nobody

    April 6, 2011 at 5:14 pm


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: